undang undang kepolisian 2002. Kepolisian, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) mengatur bahwa Kepolisian mempunyai tugas dan wewenang sebagai. undang undang kepolisian 2002

UU No. 5. Jika ada kendala link download error, kesalahan informasi, informasi kurang lengkap, kritik, saran, atau menambahkan informasi, silakan hubungi kami melalui email paralegal@paralegal. 7 aparat penegak hukum dalam melaksanakan tugas, polisi dituntut menanamkan rasa. TBN = Tambahan Berita Negara. bahwa keamanan dalam negeri merupakan syarat utama mendukung terwujudnya masyarakat madani yang adil, makmur, dan beradab berdasarkan. Indonesia. Keduanya akhirnya menikah di kantor polisi. Undang-undang Kepolisian Indonesia, UU No. Tugas dan Fungsi Satuan Pengamanan (Satpam) Pertama-tama, perlu dipahami bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (“UU 2/2002”) pengemban fungsi kepolisian adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia. bahwa. UUD 1945 dan pasal 2 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang POLRI. Pertama, mendapatkanl egitimasi teoritiknya dalam kerangka Durkheimian ini, bahwa intinya kemandirian Polri – lepasnya Polisi dari ABRI – merupakan tuntutan deferensiasi structural itu. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2002 TENTANG KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. Pejabat Kepolisian Negara RI yang diberi wewenang oleh Undang-undang untuk melakukan. Menegakkan hukum c. Pasal 14 ayat (2) UU No. Dari hal inilah latihan. aparatur kepolisian atau POLRI. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,. Efektivitas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Dalam Penanganan Tindak Pidana Kenakalan Remaja (Studi Kasus POLSEK BOROKO). kepri. Segala peraturan yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara RI dalam rangka memelihara. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang. 11 Republik Indonesia. Dasar Hukum. Dalam Pasal 3 UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri ditentukan: ”(1) Pengemban fungsi Kepolisian adalah Kepolisian Negara RI yang dibantu oleh: kepolisian khusus;. Tipe Dokumen. - June 01, 2017. Undang-Undang ini berbicara mengenai berbagai aspek yang terkait dengan kepolisian, termasuk pembentukan institusi kepolisian, tugas dan wewenang kepolisian, perlindungan hukum bagi anggota. 27) Menurut ketentuan undang-undang hukum acara pidana, Kepolisian Negara Republik Indonesia memiliki peranan utama dalam penyelidikan dan penyidikan semua tindak pidana,. UNDANG-UNDANG NO. memberikan pertimbangan kepada Presiden dalam pengangkatan dan pemberhentian Kapolri. Pegawai negeri yang memiliki keahlian khusus. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. B. Melarang setiap orang untuk meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan. 500. Sehingga, soal penanganan. Sehingga dengan dimilikinya kewenangan diskresi dibidang yudisial yang tertuang dalam UU No 2 tahun. Dasar hukum tersebut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, Hukum tidak tertulis, Pendapat para ahli hukum dan yurisprudensi. Undang-undang (UU) tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA. pdf/1. , 5. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2002 TENTANG KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dalam penyelenggaraan tugas pokok, Kepolisian Negara Republik Indonesia secara. 2 Tahun 2002 disebutkan bahwa, Tugas Pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah: a. Pada tanggal 8 Januari 2002, diundangkanlah UU No. memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan. Pasal 5 ayat (1),. 2013 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2002 TENTANG KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dipandang perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia;PENJELASAN ATAS UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2002 TENTANG KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA. UU No. Lalu, apa sebenarnya tugas Polri dan wewenang Polri dalam setiap pelaksanaan tugasnya. UU No. 2 Tahun 2002 Tentang Undang-Undang Kepolisian Negara Replubik Indonesia. 2/2002), Pasal 5 ayat 1, yaitu “Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat Negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta. Penyidik Polri berwenang melakukan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya (Pasal 14 ayat (1) huruf g Undang-Undang No. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2002 TENTANG KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Pertahanan Negara. , 5. Peraturan Pemerintah ini ada untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Adapun berdasarkan Undang-undang (UU) No. 14. 2 Th. Berdasarkan latar belakang di atas, yang terpenting adalah. Ibid. No. Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168); Menetapkan MEMUTUSKAN: PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERIZINAN, PENGAMANAN, PENGAWASAN, DAN PENGENDALIAN BAHAN PELEDAK KOMERSIAL. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, - 2 - Tambahan Lembaran Negara Republik. Bahwa telah terjadi perubahan tentang Kepolisian Negara Republik paradigma dalam sistem Indonesia, disahkan di Jakarta pada tanggal ketatanegaraan yang menegaskan 8 januari2002, diundangkan pada tanggal 8 pemisahan kelembagaan Tentara januari 2002 dalam Lembaran Negara No. I. Rp27. Download citation file:2. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. 2. memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; b. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2002 TENTANG KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. Maraden Panggabean, Divisi Pembinaan dan Hukum Mabes Polri, mengatakan perbantuan TNI kepada Polri sebenarnya sudah diatur secara umum dalam UU Kepolisian, khususnya pasal 41 UU No. bahwa. Undang-Undang tentang Kepolisian yaitu untuk mengetahui: 1. Hak-Hak Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia diatur dengan PP 42 tahun 2010 tentang Hak Anggota Polri. Landasan Undang Undang Satpam. Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan : Kepolisian adalah segala hal-ihwal yang. Undang-undang Kepolisian Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Pasal 13 bahwasannya tugas pokok kepolisian adalah:21 a) Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;. go. 3) membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaranTindakan Diskresi Polisi dalam Pelaksanaan Tugas Penyidikan Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Studi Kasus Polsek Cibeunying Kaler) 1Rendi Winarta, 2Sholahuddin Harahap 1,2Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung, Jl. Warga tiga desa di Lampung Tengah berunjuk rasa di Pemprov Lampung, menuntut agar aparat kepolisian ditarik dari lahan sengketa dengan PT BSA. Dalam bidang proses pidana, polisi memiliki kewenangan untuk: Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan. PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2022 TENTANG PENGAWASAN MELEKAT DI LINGKUNGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia. 728 Jan 10, 2020 · Lalu, apa sebenarnya tugas Polri dan wewenang Polri dalam setiap pelaksanaan tugasnya. Istilah kepolisian dalam undang-undang Polri tersebut mengandung dua pengertian, yakni fungsi polisi dan lembaga. UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2002 TENTANG KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA”. Tribrata B. 2. 1997/ No. Tugas Polri dalam memelihara keamanan dan. KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA - Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah pegawai negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia. Akan tetapi, dalam praktiknya, kerap kali ditemukan benturan tugas dan kewenangan antara. UMUM : Sebelum diundangkannya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 2 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 4168), Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan bagian dari Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, sehingga status hukum. Dalam Pasal 1 ayat 1, 2 dan 3 Undang-Undang Negara Republik Indonesia No. bahwa keamanan dalam negeri merupakan syarat utama mendukung terwujudnya masyarakat madani yang adil, makmur, dan beradab berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. Terbentuknya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia didasarkan bahwa keamanan suatu negara merupakan syarat utama terciptanya masyarakat yang adil dan makmur. bahwa keamanan dalam negeri merupakan syarat utama mendukung terwujudnya. bahwa keamanan dalam negeri merupakan syarat utama. Citations (3)A. Peraturan Perundang-undangan. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah. Undang-Undang No. Pejabat Polri. Judul Artikel:Fungsi dan Peran Polri Kepolisian Negara Republik Indonesia atau yang sering disingkat dengan Polri dalam kaitannya dengan Pemerintahan adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat,. Bahwa dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 6 ayat (2) menyatakan, dalam rangka pelaksanaan peran dan fungsi kepolisian wilayah negara Republik Indonesia dibagi dalam daerah hukum menurut kepentingan pelaksanaan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan menurut. Menyelenggarakan segala kegiatan, terutama dalam menjamin keamanan, ketertiban, serta kelancaran lalu. Dalam Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2002 ini yang dimaksud dengan: Kepolisian adalah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai. _____, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Undang-undang (UU) NO. Ditetapkan 8 Januari 2002 Ditetapkan 8 Jan 2002. 2 Tahun 2002 ) & Undang-Undang Pertahanan Negara ( UU No. Harga Rata-Rata Pasaran uu kepolisian di Indonesia. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4168); MEMUTUSKAN : Menetapkan: PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PELAKSANAAN TEKNIS INSTITUSIONAL PERADILAN UMUM BAGI ANGGOTA KEPOLISIAN. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Selanjutnya dalam Pasal 14 UU Nomor 2 Tahun 2002, dijelaskan lebih lanjut tentang tugas kepolisian, yakni: Mengatur, menjaga, mengawal, dan melakukan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintahan sesuai kebutuhan. MH Selaku pembimbing II. Batasan Diskresi Kepolisian Berdasarkan pasal 18 ayat 1 dan 2 Undang-Undang No 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian 1. menegakkan hukum; dan c. Pejabat Polri adalah anggota Polri yang berdasarkan undangundang memiliki. Memberikan perlindungan,pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. A. 31 Tahun 1999 E. Kepolisian adalah segala hal-ikhwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan Perundanga-undangan. Dalam UU dijelaskan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya bela negara yang diwujudkan dalam penyelenggaraan pertahanan negara. bahwa keamanan dalam negeri merupakan syarat utama. Sumbar – Dalam mewujudkan fungsi Kepolisian sebagai amanah dari Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Polri, tidak lepas dari Implementasi Pelayanan Prima Polri kepada masyarakat yang salah satunya ditunjukkan melalui Distribusi BBM dilingkungan Polri dalam mendukung tugas Operasional dilingkungan Polri. menegakkan hukum; dan c. Tasaripa, Kasman. Aug 22, 2021 · RSP LAW Office Undang-Undang No. bahwa keamanan dalam negeri merupakan syarat utama mendukung terwujudnya masyarakat madani yang adil, makmur, dan beradab berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara. 10, 2013. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2002 TENTANG KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. Rp21. Abu Husna, ”Polisi (Syurthah) dalam Khilafah Islam”. B. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia fungsi kepolisian diatur dalam pasal 2 yaitu: “Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan Negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat”. 2/Apr. 33 Tahun 1999. 68 KB) Terima kasih sudah berkunjung. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan : 1. Kepolisian, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) mengatur bahwa Kepolisian mempunyai tugas dan wewenang sebagai. hukum yang sebagaimana telah dirumuskan dalam Pasal 2 Undang-Undang No. Tugas dan wewenang Kepolisian telah ditegaskan dalam Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia No. diatur secara normatif dalam Undang-undang (UU) No. Download: Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002. Dalam paparannya menyebutkan bahwa Undang-undang (UU) Nomor 22 Tahun 2022 sebagai penyempurnaan dari Undang-undang (UU) Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan. Sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 angka 1 Undang-undang No. undang-undang no 2 tahun 2002 tentang kepolisian. Pemisahan ini pun dikuatkan melalui amendemen Undang-Undang Dasar 1945 ke-2 yang dimana Polri bertanggung jawab dalam keamanan dan ketertiban sedangkan TNI bertanggung jawab dalam bidang pertahanan. Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion,Vol. Kata kunci: Satpol PP, Kepolisian, Pemerintah Daerah, Ketertiban Masyarakat. 16 Tahun 2018, kepolisian yang tertuang Pasal 13 Undang-Undang No. a. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, keberadaan Kepolisian di Indonesia membawa 4 peran strategis yakni penegak hukum, pelindung, pengayom dan. Undang-undang No. Pemisahan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia; 3. Bentuk. bahwa keamanan dalam negeri merupakan syarat utama mendukung terwujudnya masyarakat madani yang adil, makmur, dan beradab berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;Harga Undang Undang Kepolisian - UU RI Nomor 2 Tahun 2002. UNDANG-UNDANG TENTANG KOMISI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI. 2 Tersangka Kasus Film Porno di Jaksel Menikah di Kantor Polisi. Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Layanan Polisi 110; portal. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dalam Pasal 14 ayat 1 huruf “a” UU Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia disebutkan, dalam melaksanakan tugas pokoknya, Polri bertugas melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan. Peraturan Kepolisian adalah…. Dengan telah diundangkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara yang menggantikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1982, peran, fungsi dan tugas Tentara. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2002 TENTANG KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. A. Estimasi Harga Termurah & Termahal uu kepolisian di Pasaran Indonesia. Harga Undang - Undang Dan Peraturan Tentang Kepolisian Negara Rep. dalam hal ini perlu dipertimbangkan asas-asas yang membatasi kewajiban Polisi, syarat-syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat (1) huruf i Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik. Indonesia. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Undang-Undang ini yang. Keberadaan Penyidik Polri sebagai penyidik diatur dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a KUHAP dan Undang-Undang No. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2002 TENTANG KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. 19 1. 3Momo Kelana, Memahami Undang -Undang Kepolisian, Undang Undang No. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, sudah tidak sesuai dengan perkembangan perubahan nilai etika, budaya, dan perilaku yang terjadi di. Keamanan dalam negeri merupakan syarat utama. Perubahan atas Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2017 tentang Penetapan Status Tingkat dan Golongan Kecacatan Pegawai Negeri Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia. Semoga informasi ini bermanfaat. Feb 26, 2021 · Pasal 16 ayat (1) UU Nomor 2 Tahun 2002. Al Adl : Jurnal Hukum, Volume 13 Nomor 1, Januari 2021 ISSN 1979-4940/ISSN-E 2477-0124 94 dilaksanakan secara merdeka terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh kekuasaan lainnya. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2002 TENTANG KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. 39. 2. Oleh sebab itu, berikut ini kami paparkan apa-apa saja yang menjadi Fungsi dan -Wewenang Kepolisian Republik Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yakni : Pasal 13. Pasal 1 angka (5) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. NOMOR 2 TAHUN 2002 TENTANG KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Pasal 1 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyebut bahwa: 1. Menegakkan hukum. UU No. Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia ( UU RI No. Lihat Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana . 2), pp. Dengan demikian maka kode etik profesi berisi nilai-nilai. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan: 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Undang-Undang tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia; Mengingat : 1. POLRI Lampiran UU. Jawaban: B 10. POLISI REPUBLIK INDONESIA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2002 TENTANG KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA DAN SIYASAH DUSTURIYAH Mezi Nikmat Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu Jl. UU No. B.